Jakarta – Partai Golkar membuka daftar nama tokoh partai politik yang dinilai berpeluang menjadi wakil presiden baru. Posisi itu kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Daftar tersebut disampaikan di tengah persiapan MPR menggelar pemilihan Wapres pengganti.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikannya dalam keterangan pada Jumat (13/11/2026). Menurut dia, ada delapan nama dari unsur partai politik, baik koalisi maupun nonkoalisi pemerintah, yang berpotensi dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk diusulkan ke MPR.
Kedelapan nama itu berasal dari beberapa partai. Dari PDIP ada Ketua DPR Puan Maharani. Dari Golkar ada Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Gerindra menyumbang tiga nama, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Empat nama lainnya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Doli menyebut mereka pimpinan partai dengan pengalaman panjang di politik dan pemerintahan. Sebagai catatan, AHY sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden.
Doli menegaskan Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo. Partainya, katanya, akan mendukung siapa pun yang dipilih, baik dari partai di dalam maupun luar koalisi, atau tokoh nonpartai.
Pernyataan ini muncul sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak Gibran mundur. Muzani juga disebut sebagai salah satu nama dalam daftar Golkar tersebut.
Pada hari yang sama, MPR menggelar rapat gabungan bersama DPR dan DPD. Rapat itu membahas empat agenda, yaitu tanggal sidang paripurna istimewa pemilihan wakil presiden, surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti Gibran, dan pembentukan tim verifikasi. Hasilnya, MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti digelar pada Rabu 2 Desember 2026. Jawa Pos menyebut jadwal ini mempercepat proses, sebab MPR tidak ingin menunggu batas 60 hari. Pimpinan MPR juga akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon.
Syarat kelengkapan dokumen kandidat sudah ikut disorot. Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring menyebut proses pemilihan harus transparan dan sesuai konstitusi. Fraksinya juga menyoroti kelengkapan ijazah calon. Isu ini menguat setelah polemik ijazah SMA Gibran, yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Presiden Prabowo belum mengumumkan nama calon yang akan diusulkan. Daftar yang disebut Doli juga bukan keputusan resmi, melainkan pandangan satu pimpinan partai. Dengan demikian pilihan akhir tetap berada di tangan Presiden, sebelum MPR memutuskan lewat sidang paripurna awal Desember.
#CawapresPengganti #WapresBaru #Golkar #AhmadDoliKurnia #SidangMPR #PemilihanWapres #Prabowo #PolitikNasional #BeritaTerkini
