Jakarta – Desakan agar hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menguat. Sejumlah pihak meminta aparat mengusut perkara ini sampai tuntas, terbuka bagi publik, dan diproses melalui pengadilan tanpa main hakim sendiri.
Seruan itu menilai persoalan ini sudah melampaui persaingan politik biasa. Penyadapan dianggap ancaman serius bagi demokrasi dan kestabilan negara. Seruan tersebut juga mengingatkan sejarah kelam G30S agar tidak terulang.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pada Selasa (3/11/2026). Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur dalam tata cara penyadapan Polri. Berbagai media menyebut nama Listyo Sigit bersama sejumlah jenderal polisi lain dalam perkara ini. Antara juga melaporkan bahwa Listyo diberhentikan.
Istana kemudian menyatakan kasus ini mengarah ke makar. Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menyebut Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu. Pada 11 November 2026, Presiden Prabowo dilaporkan menelusuri siapa saja pengguna hasil sadapan tersebut.
Pernyataan pemerintah soal makar sempat berbeda. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra pada 3 November menyampaikan bahwa perkara itu sejauh ini terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang dipersangkakan melanggar KUHP dan UU ITE. Pada 4 November, ia menyebut kasus ini terindikasi makar. Pada 10 November, Yusril menegaskan empat tersangka berpotensi dijerat pasal makar.
Dukungan agar kasus ini diusut datang dari banyak kalangan. Kepala BIN menyatakan penyadapan ilegal terhadap Presiden mengarah makar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menilai penyadapan terhadap presiden bisa mengarah ke makar. Komisi III DPR pada 12 November meminta kasus ini diusut dengan pasal makar. PERADI SAI mendesak perkara diusut tuntas dan transparan.
Dari sisi akademisi, pakar hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widianto menilai penyadapan terhadap presiden adalah kejahatan serius. Menurutnya, tindakan itu membuat presiden tersandera secara hukum, sosial, bahkan pada aspek yang sangat pribadi.
Tidak semua pihak langsung menyimpulkan adanya makar. Seorang anggota DPR menyatakan makar atau tidak tergantung hasil penyidikan. Presiden ke-7 Joko Widodo, saat ditanya soal ini, meminta semua pihak mengikuti proses hukum. Partai Gerindra menyatakan menghormati proses penegakan hukum oleh Bareskrim Polri.
Seruan penegakan hukum ini memuat tiga tuntutan. Pertama, aparat mengusut tuntas semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Kedua, kebenaran dibuka kepada publik agar tidak muncul fitnah. Ketiga, perkara diproses lewat pengadilan, bukan dibalas dengan cara serupa. Hukum disebut harus ditegakkan demi keselamatan negara, bukan untuk balas dendam.
Hingga kini perkara masih dalam tahap penyidikan. Status makar belum final dan baru dapat dipastikan lewat proses hukum.
#PenyadapanPresiden #TegakkanHukum #UsutTuntas #Makar #Bareskrim #Prabowo #BeritaHariIni
