KEKACAUAN BURSA KERJA BEKASI TUNJUKKAN KEPANIKAN MASSAL DAN KETIDAKSIAPAN PEMERINTAH

Ekonomi, Fokus, Nasional12 Dilihat

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyatakan bahwa kekacauan dalam bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang Utara, Jawa Barat, Selasa (27/5/2025), mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan.

“Peristiwa ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, sekaligus menunjukkan buruknya mekanisme teknis yang diterapkan oleh panitia,” kata Nurhadi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Ia juga menilai bahwa insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah dalam menangani tingginya minat publik terhadap akses lapangan kerja.

Nurhadi menyayangkan bahwa kekacauan tersebut terjadi hanya karena rebutan pemindai kode QR yang memuat daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa bursa kerja bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan cerminan dari pengangguran struktural yang menjadi masalah utama di masyarakat.

“Bursa kerja harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan sekadar seremoni,” ujarnya.

Untuk itu, ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya bersifat administratif atau berbasis acara, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan daerah yang berkelanjutan.

“Lebih dari 25 ribu pencari kerja berkumpul di satu lokasi. Kepadatan yang terjadi ini adalah bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum peka terhadap realitas di lapangan,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah pencari kerja saat ini, Nurhadi menyarankan agar pelaksanaan bursa kerja dilakukan secara desentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.

“Pemerintah juga dapat memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus bersusah payah secara fisik,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja, termasuk meningkatkan pelatihan vokasi dan bimbingan karier jika ketidaksesuaian terlalu tinggi.

Selain itu, ia mendesak pemerintah menyusun rencana yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data agar pencari kerja tidak menjadi korban dari manajemen yang buruk.

“Dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai tampak dalam bentuk kekacauan seperti ini, maka bursa kerja di masa depan seharusnya tidak lagi menjadi simbol kepanikan bersama,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *