Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perbankan disederhanakan menjadi lebih ringkas dan diisi oleh para profesional. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar. “Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Airlangga menambahkan bahwa struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank, dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan dari kementerian teknis terkait. “Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Langkah penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan di BUMN perbankan, sehingga mampu bersaing lebih baik di industri keuangan.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung oleh ekspor yang baik, cadangan devisa yang solid, dan neraca perdagangan yang positif.
Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar. “Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” papar Airlangga.
Instruksi Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan efisiensi di tubuh BUMN, khususnya di sektor perbankan, guna menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
