JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto telah memerintahkan peningkatan sistem keamanan siber di situs-situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama yang terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Semua pihak sudah dikumpulkan untuk memastikan ruang siber tidak terganggu,” ujar Hadi saat memberikan pidato kunci di Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta.
Dua lembaga utama yang dipercaya Hadi untuk menjaga keamanan digital adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua lembaga ini bertugas memastikan ruang digital tetap demokratis dan tidak memicu gangguan keamanan.
Hadi mengidentifikasi dua ancaman besar terhadap kondusifitas media sosial, yaitu misinformasi dan polarisasi, yang dapat memicu keretakan persatuan. Hoaks dan provokasi menjadi masalah utama yang harus diatasi.
Selain memperkuat keamanan siber KPU, Hadi juga menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengelolaan rencana aksi serta mitigasi dinamika masyarakat. Pemerintah juga mengoptimalkan upaya “cooling system” melalui pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, dan adat demi memastikan keamanan Pilkada 2024.
Untuk mendukung koordinasi, Pemerintah telah membentuk desk koordinasi pilkada yang melibatkan 19 kementerian/lembaga. Hal ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang berpotensi menghambat Pilkada Serentak 2024.
Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis.
