JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang akan digelar pada September 2025 jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024. Hal ini diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diulang akan diselenggarakan pada September 2025. Syarat pilkada ulang adalah jika pasangan calon tunggal tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengusulkan pilkada ulang pada September 2024. Namun, usulan ini tidak disepakati. Menurutnya, dengan pemangkasan masa kampanye dan tahapan lainnya, pilkada ulang bisa dilaksanakan lebih cepat. KPU RI siap mendetailkan tahapan tanpa konsultasi lebih lanjut.
Afif menjelaskan bahwa tahapan awal pilkada ulang kemungkinan dimulai pada pekan kedua Mei 2025 dan berlangsung selama enam bulan. Hal ini untuk mengakomodasi tanggal pelantikan kepala daerah terpilih sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024.
“Pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari, dan bupati/wali kota pada 10 Februari. Kami memperkirakan, jika terjadi sengketa, prosesnya bisa dimulai awal Maret,” kata Afif.
Ia menambahkan, jika tahapan pilkada berlangsung sembilan bulan, maka pelaksanaan enam bulan akan memengaruhi beberapa tahapan, seperti kampanye yang dipersingkat menjadi satu bulan. Pengadaan logistik juga mungkin akan sangat ketat waktunya.
Afif menegaskan bahwa percepatan anggaran untuk pilkada ulang butuh dukungan pemerintah. Sesuai kesimpulan RDP sebelumnya, pemerintah harus mendukung penyiapan jika kotak kosong menang atau calon tunggal kalah.
Komisi II DPR juga menyebut bahwa anggaran pilkada ulang bisa menggunakan APBN. Dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan tahapan berjalan lancar dan tepat waktu.
