Aktivis Pati Sambut UU Perampasan Aset dengan Empat Catatan

Fokus, Hukum, Nasional6 Dilihat

Pati – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyambut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI, tetapi menilai aturan itu belum sempurna. Dua tokoh AMPB, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, menyampaikan tanggapan itu pada Kamis (19/11/2026), hari yang sama dengan pengesahan di Rapat Paripurna.

Teguh mengucapkan terima kasih kepada DPR yang akhirnya menuntaskan RUU yang menurut dia 18 tahun tidak kunjung selesai. Garis besar aturan itu, katanya, bisa diterima. Namun ia menilai masih ada kekurangan. Siang harinya, Teguh bersama rombongan sempat diterima audiensi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, dan menyampaikan sejumlah masukan.

Ada empat catatan utama. Pertama, soal masa berlaku. AMPB berharap undang undang ini berlaku surut agar pelaku yang masih berproses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap dapat dikenai. Kenyataannya, menurut sejumlah media, Pasal 72 dan 74 membatasi perampasan pada tindak pidana yang terjadi setelah UU berlaku.

Kedua, Teguh menilai lembaga pengelola aset rampasan tidak semestinya berada di bawah Presiden. Padahal Pasal 53 menyebut badan pengelola dibentuk Presiden. Ketiga, ia meminta penyidik khusus untuk penyitaan dan perampasan aset, bukan dari Polri, KPK, atau Kejaksaan. Keempat, AMPB kecewa karena pembuktian terbalik atas lonjakan kekayaan pejabat tidak masuk dalam UU. Ketentuan illicit enrichment memang dicoret DPR dengan alasan hak asasi manusia dan karakter hukum acara.

Teguh menyebut AMPB akan mengawal secara bertahap, memantau pelaksanaan, dan mengupayakan tambahan poin lewat revisi pada waktu lain. Ia menilai jika semua masukan dipaksakan sekarang, pembahasan bisa menjadi rancu dan goyah.

Botok, dalam siaran video kepada wartawan, berharap aturan itu segera dilaksanakan agar koruptor dimiskinkan. Menurut dia, musuh rakyat saat ini adalah koruptor yang harus dilawan demi menyelamatkan negara.

AMPB sudah lama mengawal isu ini. Kelompok tersebut dikenal sejak aksi besar pada 13 Agustus 2025 di Pati yang menuntut pemakzulan Bupati Sudewo. Setelah DPRD tidak melanjutkan pemakzulan, Teguh dan Botok ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum atas pemblokiran jalan Pantura. Pada 27 Agustus 2026, massa AMPB berunjuk rasa di depan Gedung DPR menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Pimpinan DPR menerima mereka, dan Dasco menunjukkan surat komitmen penyelesaian RUU. Massa kemudian membubarkan diri.

UU Perampasan Aset sendiri disahkan di Gedung Nusantara I Senayan dan menyasar korupsi serta sejumlah kejahatan lain. Aturan ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Presiden belum mengumumkan jadwal pembentukannya.

#UUPerampasanAset #AMPB #Pati #Botok #TeguhIstiyanto #AntiKorupsi #DPR #BeritaTerkini