Gibran Mundur dan Ujian Mandat di Kursi Wapres

Fokus, Opini12 Dilihat

Catatan Oleh : HM Iqbal Miad, MS, Pemimpin Umum

Kursi Wakil Presiden kini kosong, dan jalan menuju pengisiannya mulai diperdebatkan. Peristiwanya nyata, sedangkan tafsir atasnya beragam.

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Senayan pada Kamis (12/11/2026), dan surat serupa disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isinya, yaitu Gibran berhenti dari jabatan “atas permintaan sendiri”. Saat menyerahkan surat itu, Gibran tidak menyampaikan alasan. Yusril Ihza Mahendra menilai pengunduran diri ini tidak memerlukan persetujuan MPR.

Latar belakangnya terang. Pada 6 Oktober 2026 MK menyatakan gugatan soal keabsahan ijazah Gibran tidak dapat diterima, tetapi dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti ijazah yang dimaksud. Wacana pemakzulan lalu bergulir setelah putusan MK dan MA. Sehari sebelum menyerahkan surat, Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden.

Pembaca peristiwa ini terbelah. Kelompok pertama melihatnya sebagai buah masalah prosedur sejak pencalonan. Mereka menilai verifikasi syarat pendidikan baru dipersoalkan setelah dua tahun menjabat. Kelompok kedua menilai mundur adalah jalan konstitusional yang sah. Berbeda dengan pemakzulan di Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pengunduran diri tidak menghasilkan putusan bahwa seseorang melanggar konstitusi. Kelompok ketiga menekankan soal mandat. Pasangan Prabowo dan Gibran dipilih satu paket, dan pengganti lewat MPR sah secara hukum tetapi tidak dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut saya, tafsir kedua dan ketiga tidak saling meniadakan. Mundur memang jalan konstitusional, dan sistem tampak bekerja, sebab ada gugatan, putusan, tekanan politik, lalu pengisian kekosongan lewat MPR sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dalam 60 hari. Namun mandat tetap persoalan yang belum selesai. Karena itu, kualitas prosesnya jauh lebih penting dari sekadar siapa penggantinya.

Ujian itu sudah terlihat. MPR menggeser sidang pemilihan ke 9 Desember. Mahfud Md lalu mempersoalkan hitungan tenggat 14 hari kerja dan mengingatkan sidang bisa tidak sah. Perbedaan tafsir semacam ini sebaiknya dituntaskan terbuka sebelum sidang, supaya siapa pun yang terpilih tidak dibayangi gugatan legitimasi.

Saya tidak melihat bukti adanya kesengajaan di balik jadwal itu. Yang terlihat adalah tafsir aturan yang belum seragam. Justru karena itu publik berhak menuntut kejelasan, dan MPR berkewajiban memberikannya.

#GibranMundur #KursiWapres #MPR #PemilihanWapres #MahfudMd #UUD1945 #MandatRakyat #OpiniPolitik