Megawati Tolak Masuk Pemerintahan PDIP Tegaskan Soal Prinsip

Fokus, Hukum, Nasional459 Dilihat

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyatakan sikap itu bukan karena tawaran jabatan yang dianggap kurang, melainkan soal prinsip. Penjelasan Guntur disampaikan pada Minggu (22/11/2026).

Sikap Megawati bermula dari orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” pada wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026). Wisuda itu meluluskan 150 orang. Megawati mengaku sempat ditawari masuk ke pemerintahan, dan ia menjawab terima kasih serta memilih berada di luar. Ia tidak menyebut siapa yang menawarkan, kapan, dan posisi apa yang dimaksud. Menurut Megawati, sikap itu berakar pada keyakinan yang bersumber dari Pancasila.

Sebelum itu, Megawati menyampaikan sejumlah kritik. Ia menilai banyak orang kini takut bersikap dan selalu menunggu perintah, padahal hak warga negara untuk bersuara dijamin konstitusi. Kritiknya juga menyasar institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Viva melaporkan Megawati menyebut ia menggugat jalannya pemerintahan sebagai anak proklamator.

Guntur Romli menjelaskan tiga alasan di balik ketegasan itu. Pertama, demokrasi membutuhkan keseimbangan. Menurut dia, jika semua partai masuk pemerintahan, tidak ada yang mengawasi, sehingga rakyat butuh partai yang tetap lantang ketika ada kebijakan keliru, KPK dilemahkan, atau penyadapan ilegal mengancam hak warga negara. Kedua, keberanian bersikap. Ia menyebut PDIP ingin memberi teladan bahwa berbeda sikap dengan kekuasaan itu sah dan konstitusional. Ketiga, PDIP memilih bersama rakyat. Guntur mengatakan partainya lahir dan ditempa dari luar kekuasaan bahkan pernah ditekan oleh kekuasaan, dan kekuatannya ada di akar rumput, bukan di kabinet.

Guntur menegaskan berada di luar pemerintahan bukan berarti memusuhi. PDIP, katanya, akan mendukung program yang baik untuk rakyat dan mengkritik yang dianggap menyimpang. Aktual.com menilai sikap tersebut tidak harus dibaca sebagai oposisi dalam pengertian sistem parlementer, melainkan independensi untuk menjalankan pengawasan. Pandangan itu adalah analisis media, bukan pernyataan PDIP.

Sikap itu muncul di tengah dinamika politik nasional. Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden dan Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama pengganti kepada MPR paling lambat 25 November. JPNN melaporkan PDIP menghormati hak Prabowo mengusulkan dua nama tersebut. Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP juga menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden.

Perlu dicatat, detail tawaran yang dimaksud belum dijelaskan oleh pihak mana pun. Hingga kini Istana dan partai koalisi belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Megawati dan penjelasan Guntur.

#Megawati #PDIP #GunturRomli #Oposisi #PemerintahanPrabowo #STIPAN #DemokrasiIndonesia #PolitikNasional