UU Perampasan Aset Disahkan Dua Badan Baru Segera Dibentuk

Fokus, Hukum, Nasional14 Dilihat

Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya membuka jalan bagi pembentukan dua lembaga baru, yakni badan pengelola dan badan pengawas aset. Keduanya dirancang berdiri terpisah dari aparat penegak hukum. Aturan ini disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. Dari pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman membacakan laporan pembahasan. Forum kemudian menjawab setuju atas pertanyaan Puan.

Habiburokhman menjelaskan alasan pemisahan badan pengelola dari penegak hukum. Menurut dia, penegak hukum tidak boleh sekadar menargetkan perampasan aset sebanyak mungkin karena ia sendiri yang kelak mengelolanya. Kondisi itu dikhawatirkan memicu konflik kepentingan. Ia menyebut perbandingan kajian DPR menunjukkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memisahkan badan pelaksana pengelolaan aset dari aparat penegak hukum.

Badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Habiburokhman menyatakan lembaga ini menjawab kekhawatiran masyarakat agar undang undang tidak dipakai penguasa untuk menekan pihak di luar kekuasaan atau dijadikan alat pemerasan oleh aparat. Menurut Antara, pengawas independen akan ditunjuk Presiden dan disetujui DPR. Lingkar.co melaporkan badan itu beranggotakan lima orang.

Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 yang menyatakan pengelolaan aset dilakukan badan bentukan Presiden, serta Pasal 61 ayat 1 untuk badan pengawas. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra sebelumnya menyebut struktur, kewenangan, dan penggajian badan diserahkan kepada Presiden. Badan itu akan dipimpin kepala badan. Pemerintah, lewat Wamenkum Eddy Hiariej pada 5 November, menyatakan penataan pengelolaan aset harus profesional, transparan, dan akuntabel.

UU ini belum langsung berlaku. Menurut Murianews, aturan baru efektif 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua badan terbentuk. Perampasan hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang terjadi setelah UU berlaku.

Sejumlah catatan kritis muncul. Jawa Pos melaporkan penilaian bahwa UU ini minim partisipasi publik, dan desain badan yang diserahkan melalui peraturan presiden menimbulkan kekhawatiran soal independensi. Hukumonline mengutip pandangan bahwa pemberlakuan UU ini mensyaratkan aparat yang bersih dan berintegritas. Perdebatan integrasi sebelumnya juga mencuat antara DPR yang menghendaki sentralisasi dan Kejaksaan yang mempertahankan rantai penegakan hukum. Di sisi lain, ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dan memicu kritik dari ICW.

Sampai kini Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan jadwal atau susunan kedua badan tersebut.

#UUPerampasanAset #BadanPengelolaAset #BadanPengawas #DPR #Habiburokhman #AntiKorupsi #PerampasanAset #BeritaTerkini