DPR Sahkan UU Perampasan Aset Aset Rp1 Miliar Bisa Dirampas Tanpa Vonis

Fokus, Hukum, Nasional8 Dilihat

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Seluruh fraksi menyetujui, dan pengesahan itu menandai berakhirnya penantian regulasi yang berlangsung belasan tahun.

Terobosan utama aturan baru ini adalah perampasan aset tanpa putusan pidana atau non conviction based forfeiture. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan perampasan aset bila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau identitasnya tidak dapat dipastikan. Aset yang menjadi objek perampasan harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Batas nilai itu dapat disesuaikan lewat Peraturan Pemerintah. Pasal 7 menegaskan perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, dan prosesnya tetap melalui pengadilan.

Jenis aset yang bisa dirampas diatur dalam Pasal 5. Cakupannya meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan menjadi kekayaan lain, aset yang dipakai sebagai alat kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan. Pengambilan aset sah itu harus mempertimbangkan kewajaran dan keseimbangan nilainya. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya. Aset yang mudah rusak dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.

Ruang lingkup tidak hanya korupsi. Suara.com dan sejumlah media lain mencatat tindak pidana lain yang terkait, termasuk narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, penipuan berbasis teknologi, judi daring, dan aset kripto. Ketik juga memberitakan Pasal 4 ayat 2 yang menyebut pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Pengelolaan aset dilakukan badan yang dibentuk Presiden (Pasal 53). Pengawasannya dijalankan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 61). Penyidik dan jaksa pengacara negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana (Pasal 52).

UU ini belum langsung berlaku. Menurut Pasal 72 dan 74, perampasan hanya dapat dikenakan pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Aturan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut UU ini dibangun di atas empat pilar dengan prinsip keadilan dan pemulihan, serta menghormati hak asasi manusia dan proporsionalitas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai aturan ini dapat dipakai mengejar aset dari berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat.

Namun ketentuan penindakan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk. Habiburokhman beralasan konsep itu dinilai bertentangan dengan HAM dan UU ini bersifat hukum acara. ICW mempertanyakan keputusan tersebut dan, bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, mengadukan Puan dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

#UUPerampasanAset #DPR #AntiKorupsi #PerampasanAset #NonConvictionBased #IllicitEnrichment #PuanMaharani #BeritaTerkini