Mahfud MD Minta Kasus Ijazah Gibran Dituntaskan Termasuk Sanksi KPU

Fokus, Hukum, Nasional11 Dilihat

Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan sampai tuntas agar tidak menjadi preseden. Menurut dia, penyelesaian itu mencakup sanksi hukum bagi pihak yang terlibat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada CNN Indonesia TV pada Selasa (17/11/2026).

Mahfud, yang menjabat Menko Polhukam pada 2019 sampai 2024 dan merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara, menegaskan desakannya bukan didorong amarah atau sentimen kepada KPU maupun kementerian pendidikan. Ia menyatakan sanksi diperlukan karena hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menurutnya sudah berupa fakta yang tidak dapat diperdebatkan, atau notoire feiten.

Jika rangkaian peristiwanya terbukti disengaja, kata Mahfud, sanksi harus dijatuhkan supaya ke depan tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan kantor pemerintah untuk menerbitkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ia juga menilai KPU tidak boleh dibiarkan membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik. Mahfud menambahkan, laporan masyarakat ke Mabes Polri layak dilanjutkan karena sudah ada indikasi.

Latar belakangnya adalah dua putusan lembaga peradilan. Dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA, sebagaimana disyaratkan UU Pemilu. Meski demikian, Antara mencatat MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Selanjutnya, putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Proses pidana sudah berjalan lewat sejumlah laporan. Sehari setelah putusan MK, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melaporkan Gibran dan Kemendikdasmen ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat. Pada 8 Oktober, Aliansi Profesi Advokat Indonesia juga melaporkan komisioner KPU periode 2022 sampai 2027 ke Polda Metro Jaya. Bareskrim menggelar gelar perkara khusus pada 21 Oktober. Pada 3 November, Polri menyatakan masih mendalami laporan itu secara prosedural.

KPU sebelumnya menyampaikan sikapnya. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan lembaganya menghormati seluruh pertimbangan dan amar putusan MK serta akan menjadikannya bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu. Dalam persidangan, KPU merujuk Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyetaraan ijazah dan menilai surat keterangan penyetaraan memiliki nilai setara ijazah SMA. Gibran juga menyatakan menghormati putusan MK. Pada 11 November, ia mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menegaskan alasannya bukan karena ijazah.

Hingga kini belum ada putusan pidana atas perkara tersebut. Jalur etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga disebut masih berproses.

#MahfudMD #IjazahGibran #KPU #MahkamahKonstitusi #MahkamahAgung #Bareskrim #PenegakanHukum #BeritaTerkini