Anatomi Struktural Pemiskinan Koruptor dalam Negara Hukum

Fokus, Nasional48 Dilihat

Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman & CEO. Mubarok Institute

DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Menurut CNN Indonesia, seluruh fraksi menyetujui tanpa catatan. Namun ketentuan penindakan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk dalam naskah, sehingga memicu kritik.

Panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah sebelum RUU dibawa ke paripurna. Aturan baru ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya, tetapi tetap melalui pengadilan. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi. Pembentukan badan pengawas dan pengelola perampasan aset juga diatur. NU Online mencatat pengesahan itu mengakhiri penantian sekitar 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan pencoretan illicit enrichment seusai paripurna. Alasan pertama, konsep itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menuai banyak penolakan. Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkannya. Menurut dia, upaya di Inggris pernah digagalkan putusan pengadilan. DPR juga menghadirkan sedikitnya 15 elemen masyarakat. Alasan kedua, UU Perampasan Aset dirancang sebagai hukum formil yang mengatur tata cara, sehingga ketentuan itu dipandang bersifat hukum pidana materiil. Habiburokhman mengakui konsep tersebut menuai pro dan kontra.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan aturan baru ini dapat dipakai untuk mengejar aset hasil sejumlah kejahatan yang merugikan masyarakat.

Kritik datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Ibrahim mempertanyakan keberanian DPR dan menduga adanya upaya melindungi diri agar tidak menjadi sasaran aturan itu. Menurut Media Rakyat, pada hari pengesahan ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Puan dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebelumnya, ICW dan koalisi masyarakat sipil menegaskan sikap bahwa illicit enrichment harus diatur dalam RUU tersebut.

Sejumlah pandangan akademis yang beredar menilai alasan pembeda hukum formil dan materiil dapat diperdebatkan, serta menyoroti kemungkinan perbandingan negara yang selektif. Mereka menyebut Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) mengatur illicit enrichment dengan syarat tunduk pada konstitusi masing masing negara. Pandangan itu juga mengingatkan bahwa jika tanpa instrumen tersebut, pembuktian harta janggal pejabat tetap sulit karena aparat harus menautkan kekayaan dengan tindak pidana tertentu. Pembelaan pemerintah dan DPR menegaskan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah.

Ke depan, efektivitas UU ini akan bergantung pada pelaksanaannya. Pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan akuntabilitas pengelolaan aset rampasan menjadi sorotan. Presiden belum menyampaikan tanggapan atas polemik pencoretan tersebut.

#UUPerampasanAset #IllicitEnrichment #DPR #Habiburokhman #ICW #AntiKorupsi #PemiskinanKoruptor #BeritaTerkini