Persoalan sampah di negeri ini bukan sekadar tumpukan plastik dan bau busuk di sudut kota. Bagi Presiden Prabowo Subianto, sampah adalah soal warisan lingkungan dan martabat bangsa — dan harus tuntas sebelum 2029. Target ambisius itu kini resmi masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Langkahnya jelas: pemerintah daerah jadi ujung tombak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijadikan kompas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa arahan Presiden tegas: urusan sampah jangan lagi ditunda, dari hulu sampai hilir harus dibereskan.
“Presiden sudah mematok targetnya, 2029 selesai. Strategi penanganan pun disiapkan — mulai dari TPS-3R, TPST, teknologi WTE, sampai RDF,” ujar Hanif usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (10/6/2025).
DAERAH TAK MAU KALAH CEPAT
Sejumlah daerah tancap gas. Probolinggo, Jawa Timur, misalnya. TPS-3R dikembangkan di tingkat RW. Teknologi RDF segera dirintis. Wali Kota Aminuddin blak-blakan: “Probolinggo mau bersolek. Syaratnya: bersih dari sampah.”
Pinrang, Sulawesi Selatan, punya TPS-3R sebagai tameng utama. Wakil Bupati Sudirman Bungi sadar, metode lama tak cukup. Evaluasi dan armada baru terus disiapkan. “Metode konvensional tetap dipakai, tapi sistemnya harus dibenahi,” tegasnya.
Lumajang punya resep sendiri. TPS-3R dengan daya olah 200 kilogram sampah per hari mulai dikembangkan merata di desa. Bupati Indah Amperawati optimis, desa mandiri sampah jadi cikal peradaban hijau. “Kalau desa bisa kelola sampahnya sendiri, fondasi keberlanjutan kita semakin kokoh,” katanya.
Di Pontianak, Kalimantan Barat, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengatur napas panjang: 350–400 ton sampah dihasilkan per hari. Tahun 2026, Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu akan berdiri, sampah organik diubah jadi kompos dan gas metana, sampah anorganik disulap jadi bahan bangunan dan bahan bakar.
PLASTIK: MUSUH BERSAMA
Morowali, Sulawesi Tengah, angkat bendera perang pada plastik. Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf menggugah warga: kelola sampah mulai dari rumah. “Ini tanggung jawab kolektif,” ujarnya.
Murung Raya, Kalimantan Tengah, juga sigap. Bupati Heriyus menegaskan penanganan harus serius. “Kalau dibiarkan, dampaknya bukan main: lingkungan rusak, kesehatan terancam,” katanya.
Tapin, Kalimantan Selatan, getol menggelar kampanye “Hentikan Polusi Plastik”. Bupati Yamani mengingatkan, perubahan dimulai dari individu. “Kurangi plastik sekali pakai, beralih ke bahan ramah lingkungan,” serunya.
GORONTALO DAN JAWA TIMUR TAMPIL BERBEDA
Provinsi Gorontalo fokus merawat TPA Talumelito yang saban hari menampung 110–120 ton sampah. Gubernur Gusnar Ismail siap mengetuk anggaran tambahan untuk memastikan TPA tetap layak dan aman. “Lingkungan bersih, hidup pun sehat,” ucapnya.
Sementara Jawa Timur mencetak rekor nasional: 5.170 unit Bank Sampah tersebar di pelosok desa. Nur Kholis, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, mengungkapkan kuncinya: program Desa Bersih dan Lestari (Desa Berseri). Kini, 1.126 desa dan kelurahan menerapkannya.
“Desa Berseri ini bukan hanya program, tapi pola pikir baru: warga jaga lingkungannya sendiri,” ujar Nur Kholis.
MENJELANG 2029: PR KITA BERSAMA
Dari kota hingga desa, dari TPS-3R sampai WTE, dari pungut sampai olah. Perang melawan sampah adalah maraton panjang. Target Presiden bukan mimpi di atas kertas — tetapi alarm keras bagi daerah agar bergerak cepat.
Sampah bersih, bumi pun berseri. 2029 sudah di depan mata.
