Pulau Gag di Raja Ampat, biasanya tenang dan jauh dari sorotan, mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan turun langsung ke lapangan, menyambangi tambang nikel yang dikelola PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, yang kini tengah disorot warga.
“Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, melihat apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Bahlil saat berdiri di tengah kawasan tambang, Sabtu (7/6/2025). Tak sendiri, ia didampingi tim dari Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Pemkab Raja Ampat.
Langkah ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap protes warga yang mempertanyakan dampak lingkungan serta tata kelola operasional tambang. Sejak Kamis (5/6/2025), aktivitas tambang resmi dihentikan sementara atas instruksi langsung Menteri Bahlil. Tindakan tegas ini diambil untuk memberi ruang pada investigasi lapangan serta memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.
Pulau Gag bukan lokasi tambang sembarangan. Ini adalah satu-satunya wilayah di Raja Ampat yang mengantongi izin produksi berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang diteken sejak 2017. Izin lingkungan hidup dari Kementerian LHK juga telah dikantongi sejak 2018. Meski begitu, Bahlil menegaskan, bukan berarti prosesnya tak boleh ditinjau ulang. “Izin ini bukan saya yang keluarkan. Tapi saya yang bertanggung jawab untuk memastikan semua sesuai aturan dan terbuka kepada publik,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan awal, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno yang turut mendampingi menyebut aktivitas tambang di Pulau Gag tak menimbulkan kerusakan signifikan. Dari 263 hektare lahan yang masuk wilayah tambang, separuhnya telah direklamasi, dan 59 hektare di antaranya sudah kembali hijau.
“Kalau dilihat dari udara, tidak ada sedimentasi di pesisir. Secara keseluruhan, tambang ini tidak bermasalah,” kata Tri yang turut meninjau dari helikopter.
Meski pernyataan itu memberi sedikit kelegaan, Bahlil memastikan semua temuan akan dirangkum dalam laporan resmi Kementerian ESDM yang akan segera dirilis ke publik. Ia menegaskan prinsip kehati-hatian tetap dipegang erat. “Pemerintah hadir untuk menjembatani masyarakat dan pelaku usaha. Transparansi adalah kunci,” tutupnya.
Kini publik menanti, apakah kunjungan Bahlil akan menjadi titik balik bagi nasib tambang nikel di Raja Ampat—apakah berlanjut dengan koreksi, atau berakhir demi menjaga kelestarian surga timur Indonesia.
