Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu faktor utama menurunnya jumlah pendatang baru ke Jakarta.
Menurut Pramono, perubahan persepsi masyarakat terhadap Jakarta yang tidak lagi menjadi pusat pemerintahan nasional ikut mempengaruhi keputusan untuk merantau ke ibu kota. “Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta sebagai ibu kota, akan segera pindah,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa arus pendatang ke Jakarta terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, tercatat sebanyak 395.298 orang datang ke Jakarta. Jumlah itu anjlok drastis pada 2024 menjadi 84.783 orang. Untuk tahun ini, Pemprov memprediksi angka pendatang baru hanya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Selain faktor pemindahan ibu kota, Pramono juga menilai pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang semakin merata ke berbagai wilayah di Indonesia mengurangi ketergantungan masyarakat pada Jakarta. “Sekarang ini pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta, juga terjadi di mana-mana. Untuk 2025 ini, kami sedang pelajari apakah ada peningkatan atau penurunan,” kata Pramono.
Meskipun demikian, Pramono menegaskan Jakarta tetap terbuka untuk siapa saja yang ingin mengadu nasib. Ia memastikan tidak akan ada operasi yustisi terhadap pendatang baru. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengedepankan pendekatan berbasis pendataan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kami tidak akan melakukan razia atau tindakan represif. Pendekatannya lebih pada pendataan,” jelas Pramono.
Pramono juga mengimbau agar para pendatang baru dapat berkontribusi positif terhadap ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa persaingan hidup di Jakarta cukup ketat, sehingga pendatang baru diharapkan datang dengan persiapan yang matang, termasuk memiliki tempat tinggal yang jelas.
“Kami mengharapkan siapa pun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal baik yang sudah ada di DKI Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan RT dan RW untuk memperkuat pendataan terhadap pendatang baru pasca-Lebaran. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan penduduk sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masa transisi status Jakarta dari ibu kota negara menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
SUMBER: ANTARA
