Presiden Prabowo Subianto menggebrak kebijakan perdagangan nasional dengan instruksi tegas: hapus seluruh mekanisme kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup rakyat. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo menyatakan pemerintah harus membebaskan impor tanpa lagi menunjuk perusahaan tertentu sebagai pemain tunggal.
“Saya sudah kasih perintah, hilangkan semua kuota-kuota impor, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Siapa mau impor, silakan. Bebas!” tegas Presiden disambut riuh hadirin.
Pernyataan keras ini menandai langkah baru pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi ekonomi. Selama ini, sistem kuota kerap dinilai membuka celah permainan monopoli dan memperlambat pasokan barang penting ke masyarakat. Prabowo ingin praktik tersebut dihentikan total.
“Tidak lagi tunjuk-tunjuk perusahaan. Hanya ini boleh, itu tidak. Kita mau efisien, mau adil,” kata Prabowo, suaranya meninggi.
Pangkas Birokrasi, Dorong Investasi
Presiden menegaskan bahwa penghapusan kuota adalah bagian dari upaya besar untuk merampingkan perizinan dan memperbaiki ekosistem bisnis. Ia ingin iklim usaha di Indonesia lebih terbuka, dinamis, dan kompetitif, sekaligus menarik lebih banyak investasi dalam negeri maupun asing.
Menurut Prabowo, pelaku usaha harus diberi ruang untuk bergerak cepat tanpa dibebani regulasi yang menghambat. Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kemudahan usaha dan kewajiban membayar pajak.
“Pengusaha itu yang ciptakan lapangan kerja. Mereka boleh cari untung, tidak masalah. Tapi kita minta, bayar pajak dengan benar,” ujarnya.
Pesan ini jelas: pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya, tapi menuntut kontribusi nyata untuk pembangunan nasional.
Daging Masuk Fokus Utama
Salah satu sektor yang langsung disebut Presiden adalah daging. Ia menilai, mekanisme kuota impor daging selama ini mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
“Impor daging? Silakan siapa saja! Rakyat kita juga pandai memilih. Tidak perlu kuota-kuota. Tidak perlu tunjuk-tunjuk perusahaan A, B, C, D. Itu enak saja, seenaknya!” kata Prabowo dengan nada tajam.
Perintah ini langsung ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Keduanya diminta membuka keran impor selebar mungkin tanpa batasan kuota, hanya melalui pengawasan standar kualitas dan keamanan pangan.
Prabowo meyakini bahwa dengan sistem terbuka, harga daging bisa ditekan dan pasokan lebih terjamin, sekaligus menghilangkan ruang untuk permainan harga oleh kartel-kartel tertentu.
Sikat Penyelundupan, Perbaiki Bea Cukai
Tak hanya soal kuota, Presiden juga menyoroti keras kinerja sektor bea cukai. Ia meminta pelaku usaha untuk tidak segan melaporkan segala praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan.
“Kalau ada implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Kita bertindak cepat!” tegas Prabowo.
Ancaman ini ditujukan kepada aparat yang masih bermain dalam proses impor dan ekspor. Pemerintah, kata dia, tidak akan mentoleransi lagi praktik-praktik penyelundupan, pungutan liar, atau hambatan prosedural yang menghambat kelancaran arus barang.
Dalam forum tersebut, beberapa pengusaha mengeluhkan lambatnya proses bea cukai dan praktik-praktik tak sehat di pelabuhan. Prabowo berjanji akan membersihkan masalah itu hingga ke akar.
Perintah Langsung, Eksekusi Cepat
Instruksi Presiden bukan sekadar wacana. Ia menegaskan seluruh jajaran kementerian terkait, dari perdagangan, pertanian, hingga keuangan, harus segera mengeksekusi kebijakan ini tanpa kompromi.
“Ini perintah langsung saya. Laksanakan!” ucapnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa saat ini adalah momentum terbaik untuk melakukan deregulasi besar-besaran. Dengan tekanan global, persaingan ekonomi semakin ketat. Indonesia, tegasnya, tidak boleh lambat merespons.
“Kalau kita lambat, kita ditinggal. Negara lain sudah lari,” katanya.
Respons Dunia Usaha
Langkah ini disambut antusias oleh pelaku usaha. Mereka menilai penghapusan kuota impor bisa membuka akses lebih luas ke pasar global dan menekan biaya logistik. Selain itu, iklim usaha yang lebih bebas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas industri dalam negeri.
Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap petani dan peternak lokal. Tanpa strategi pendampingan, produk dalam negeri bisa kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah.
Pemerintah diyakini tengah menyiapkan skema kompensasi berupa subsidi dan pelatihan bagi sektor pertanian dan peternakan untuk menjaga daya saing domestik.
Tantangan dan Harapan
Kebijakan penghapusan kuota impor adalah perjudian besar bagi pemerintahan Prabowo. Jika berhasil, Indonesia bisa menikmati pasokan barang pokok yang lebih stabil dan harga yang lebih kompetitif. Namun jika gagal dikendalikan, bisa memukul sektor produksi lokal.
Prabowo tampak sadar akan risiko ini. Karena itu, dalam pernyataan penutupnya, ia kembali menekankan perlunya keseimbangan antara liberalisasi dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Kita mau rakyat hidup lebih murah, lebih sejahtera. Tapi kita juga harus bela petani dan peternak kita. Semua harus adil,” ujarnya.
Dengan nada tegas, Presiden menutup sarasehan itu. Ia tak mau lagi melihat kebijakan setengah hati. Instruksinya jelas: buka pintu selebar mungkin untuk perdagangan yang sehat, bersihkan jalur distribusi dari korupsi, dan kembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
SUMBER: INFOPUBLIK
