Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi dampak ekonomi dari kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS), yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Rabu (2/4/2025). Tarif ini menargetkan hampir semua negara pengekspor ke AS, termasuk Indonesia dan seluruh anggota ASEAN.
Tarif yang disebut sebagai “tarif resiprokal” itu menempatkan Indonesia dalam posisi rentan. AS menuduh Indonesia memungut bea masuk tinggi atas produk asal AS, dan membalas dengan mengenakan tarif impor sebesar 32 persen—jauh lebih tinggi dari tarif dasar 10 persen yang mulai berlaku 5 April. Tarif tambahan akan efektif pada 9 April 2025.
Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa delegasi tingkat tinggi akan segera dikirim ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi guna memitigasi dampak terhadap daya saing ekspor nasional.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tegas Kemlu dalam pernyataan resmi, Kamis (3/4/2025).
Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, hingga hasil laut seperti udang dan tuna kini berisiko kehilangan pasar di AS karena harga jual yang otomatis akan naik akibat tarif tersebut.
LANGKAH STRATEGIS DARI DALAM NEGERI
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mempercepat langkah-langkah reformasi struktural, termasuk deregulasi, pemangkasan hambatan non-tarif, serta penguatan sektor ekspor non-tradisional.
“Fokus pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas investasi, daya saing ekspor, dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar salah satu pejabat Kemenko Perekonomian.
Pemerintah juga tengah menghitung secara rinci dampak ekonomi dari kebijakan tarif baru ini terhadap berbagai sektor, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB, ketenagakerjaan, dan kinerja ekspor nasional. Tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan RI di AS, telah dibentuk untuk memastikan koordinasi cepat dan responsif terhadap situasi ini.
Di sektor keuangan, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta likuiditas valuta asing, guna mendukung aktivitas pelaku usaha dalam menghadapi tekanan global. Pemerintah juga akan terus menjaga yield Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap stabil di tengah fluktuasi pasar global.
DIPLOMASI REGIONAL: KOORDINASI DENGAN ASEAN
Tak hanya secara bilateral dengan AS, Indonesia juga menggencarkan upaya diplomatik di tingkat kawasan. Pemerintah telah menggelar pertemuan intensif dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, guna menyusun strategi kolektif menghadapi kebijakan proteksionisme AS.
Seluruh 10 negara anggota ASEAN terdampak kebijakan ini, dengan besaran tarif berbeda-beda. Vietnam dikenai 46 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Malaysia 24 persen.
Langkah kolektif ASEAN tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan membawa isu ini ke forum multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui RCEP dan forum kerja sama dengan mitra alternatif seperti Tiongkok dan BRICS.
PERINGATAN DARI MENTERI KEUANGAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa kebijakan proteksionis AS ini akan membawa dampak luas di kawasan. Menurutnya, kebijakan fiskal ekspansif AS yang disertai kenaikan tarif dapat memicu tekanan inflasi global, penguatan dolar AS, dan menurunnya permintaan ekspor dari negara-negara berkembang.
“Tidak hanya China yang terdampak. Negara-negara ASEAN dengan surplus dagang terhadap AS pun menjadi sasaran,” kata Sri Mulyani dalam forum keuangan regional.
Ia juga menambahkan bahwa diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dan terkoordinasi agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga.
REAKSI REGIONAL: VARIASI STRATEGI ASEAN
Negara-negara ASEAN lain pun merespons cepat kebijakan tarif AS:
Malaysia fokus memperluas jaringan dagang di luar AS, termasuk dengan China dan Brasil.
Filipina mendorong perjanjian perdagangan bilateral yang lebih fleksibel.
Vietnam menegaskan kesiapan melibatkan WTO bila diperlukan.
Thailand mempertimbangkan menyesuaikan struktur impor dan ekspor untuk menekan dampak tarif.
Singapura mewaspadai dampak jangka panjang terhadap investasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB), Kepala Ekonom Albert Park menyebut tarif baru AS berpotensi memperlambat pertumbuhan global hingga satu poin persentase, terutama bila disertai balasan tarif dari negara-negara terdampak.
MENUJU KONFRONTASI DAGANG GLOBAL?
Pengumuman Presiden Trump mengenai tarif baru ini, yang didasarkan pada tuduhan ketidakseimbangan dagang, dinilai banyak pengamat sebagai awal dari konfrontasi dagang global jilid baru.
“Langkah AS ini bisa mendorong eskalasi yang lebih luas, menyerupai kondisi saat perang dagang AS–Tiongkok beberapa tahun lalu,” kata ekonom dari CSIS, Dr. Yose Rizal.
Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis: tetap menjaga hubungan dagang dengan AS sebagai mitra utama, atau mulai memperluas orientasi ekspor ke kawasan non-tradisional dan memperkuat pasar domestik.
