Pada Kamis, 27 Maret 2025, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat strategis di Provinsi Jawa Barat. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting seperti persoalan sosial, kebencanaan, haji, dan perlindungan anak di wilayah tersebut. Namun, ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang populer disebut Kang Dedi Mulyadi (KDM), beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi, termasuk Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah, menjadi sorotan utama.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII, Singgih Januratmoko, menyatakan kekecewaannya terhadap absennya jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menggali permasalahan yang ada di Jawa Barat agar dapat diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat. “Kita juga sudah membawa kementerian-kementerian yang menjadi mitra Komisi VIII yang fokus pada soal keagamaan, sosial, dan lain-lain. Jadi tidak hanya jadi beban di provinsi saja tapi bisa kita bantu nanti di pusat yang jadi mitra Komisi VIII DPR RI,” ujar Singgih.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menilai ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi sebagai indikasi bahwa Komisi VIII DPR RI tidak dianggap penting oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa peran Komisi VIII dalam menyelesaikan berbagai persoalan seperti haji, kebencanaan, sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat vital dan dekat dengan masyarakat. “Rapat yang membahas persoalan penting harus direspon oleh gubernur, sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan harus dihadiri,” tegas Maman.
Anggota Komisi VIII lainnya, Selly Gantina, juga menyayangkan absennya jajaran penting Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan populasi sekitar 50 juta penduduk, Jawa Barat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selly menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang sangat potensial seharusnya bisa memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi dan jajaran pemerintah provinsi dalam rapat tersebut juga mencerminkan kurangnya kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau menghadiri agenda penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Hal ini sangat disayangkan oleh Komisi VIII DPR RI, mengingat pentingnya rapat tersebut dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat.
Absennya Gubernur Jawa Barat dan jajaran pemerintah provinsi dalam rapat strategis dengan Komisi VIII DPR RI menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Diharapkan ke depannya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
SUMBER : PARLEMENTARIA
