Pemerintah tengah menyiapkan gebrakan besar di bidang pendidikan. Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri membahas secara serius program Sekolah Rakyat dalam rapat terbatas pada 24 Maret 2025. Ini bukan sekadar program biasa, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Fokus utamanya: pendidikan gratis, berkualitas, dan menyeluruh bagi anak-anak miskin, termasuk yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan hadirnya sekolah-sekolah ini di seluruh daerah, tanpa terkecuali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran untuk Sekolah Rakyat sudah disiapkan dalam APBN 2025. “Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).
Dukungan pemerintah pusat tidak setengah-setengah. Selain penyediaan dana, Kementerian Keuangan memastikan sekolah ini juga akan didukung oleh tenaga pendidik berkualitas dan koordinasi erat dengan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi anggaran pendidikan hingga Februari 2025 telah mencapai Rp76,4 triliun—setara 10,6% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp665 triliun. “Kita tetap menjaga komitmen 20% alokasi anggaran pendidikan meskipun efisiensi sedang dilakukan di berbagai lini,” tegas Suahasil.
Rencana besar ini tak hanya bicara angka. Pemerintah akan mengombinasikan pendekatan lama dan baru: merenovasi sekolah-sekolah yang sudah ada, membangun gedung baru di atas lahan baru, serta memastikan setiap fasilitas—dari ruang kelas hingga asrama—memenuhi standar nasional.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu titik fokus dari output strategis APBN di sektor pendidikan. Selain itu, ada juga revitalisasi sekolah, pendirian sekolah unggulan dan sekolah taruna Indonesia, serta program makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran.
Dari sisi pelaksanaan, beberapa daerah sudah bergerak cepat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa empat kabupaten di Kalimantan Tengah—yakni Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau—telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, proses verifikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah masih berjalan sebelum pembangunan bisa dimulai.
“Untuk tahun ini, secara nasional kita sudah mendekati tahap akhir untuk pembangunan di 53 titik,” ujar Mensos Saifullah di Palangka Raya, dalam agenda sosialisasi bersama pilar-pilar sosial.
Sekolah Rakyat adalah simbol komitmen negara hadir untuk mereka yang selama ini sulit mengakses pendidikan. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga titik awal perubahan nasib anak-anak dari keluarga miskin.
Presiden Prabowo menyebut Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata dari keadilan sosial. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, masyarakat kecil bisa tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
SUMBER: INFOPUBLIK
