Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dalam mendukung program swasembada pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman menjelaskan bahwa sebanyak 2.285 mantan napiter dan 8.140 mantan anggota JI akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah. Program ini meliputi bimbingan dalam sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.
“Kita akan bina mereka karena mereka juga saudara-saudara kita. Pendampingan akan dilakukan oleh BPPSDMP,” kata Mentan pada Jumat (3/1/25).
Pertanian, menurut Mentan, adalah sektor strategis yang dapat memperkuat ekonomi bangsa sekaligus membuka lapangan kerja. Ribuan mantan napiter ini diharapkan menjadi tenaga produktif untuk mencapai swasembada pangan.
Kolaborasi ini merupakan lanjutan dari kerja sama sebelumnya dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan kini diperluas bersama Densus 88.
Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Irjen Polisi Sentot Prasetyo, menegaskan bahwa pembinaan terhadap mantan teroris terus dilakukan. Densus 88 mengklasifikasikan para napi dalam zona merah, kuning, dan hijau, berdasarkan ideologi mereka. Zona hijau mencakup mereka yang telah kembali menjadi masyarakat Pancasilais.
Ia juga menyebut keberhasilan pelatihan ini yang telah menghasilkan panen di Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dengan dukungan dinas pertanian setempat.
“Target swasembada pangan dapat dicapai jika semua pihak, termasuk para mantan napiter, memberikan kontribusi. Pertanian adalah kunci ekonomi bangsa, dan kami berharap kerja sama ini terus mendapat dukungan penuh dari Kementan,” ujar Kadensus 88.
