Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan 113 peristiwa terkait hak asasi manusia (HAM) di Papua sepanjang 2024. Sebanyak 85 kasus di antaranya berkaitan dengan konflik bersenjata dan kekerasan yang berdampak besar pada warga sipil, mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan pengungsi internal.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengungkapkan bahwa dari 61 korban jiwa yang tercatat, 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing. Wilayah Papua Tengah, terutama Kabupaten Puncak Jaya dan Paniai, tercatat sebagai daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi.
Selain itu, Komnas HAM menyoroti penolakan masyarakat adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, yang dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaannya, berpotensi melanggar hak atas tanah mereka. Sengketa lahan juga terjadi di Papua Pegunungan terkait pembangunan kantor pemerintah provinsi.
Komnas HAM memberikan 13 rekomendasi untuk menghentikan kontak senjata dan mengatasi dampak konflik, termasuk pemulihan fasilitas publik yang rusak dan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Pemerintah pusat dan daerah juga diimbau untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan demi kesejahteraan warga Papua.
