Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari, melainkan berfokus pada rencana lima tahun yang disebut sebagai “kondisi darurat” untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara. Hal ini diungkapkan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Meski sebelumnya menyebut akan melakukan pemantapan struktur dan penataan sistem dalam 100 hari, Pigai kini menegaskan bahwa perubahan organisasi telah dimulai lebih awal. Ia menjelaskan bahwa hampir 90 persen dari struktur organisasi baru sudah disusun.
Pigai memperkirakan pelantikan struktur baru akan dilaksanakan pada awal pekan depan, dan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pegawai Kementerian HAM untuk melayani publik. Selama lima tahun ke depan, Pigai berkomitmen agar Kementerian HAM menjadi ujung tombak dalam menyampaikan kebijakan HAM kepada masyarakat yang membutuhkan.
Antara
