JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2025 naik menjadi Rp3.005,1 triliun, meningkat dari Rp2.996,9 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2025. Kenaikan target pendapatan ini diimbangi dengan alokasi belanja negara yang juga ditingkatkan dari Rp3.613,1 triliun menjadi Rp3.621,3 triliun. Meski terjadi peningkatan belanja, pemerintah masih menjaga defisit anggaran tetap pada level 2,53%.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami penyesuaian signifikan, dari Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun, sementara belanja non-K/L mengalami penurunan dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung program-program unggulan yang telah didistribusikan kepada K/L teknis, seperti yang disampaikan oleh Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Alokasi anggaran dalam APBN 2025 difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan, dengan sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp724,3 triliun. Sektor lain yang juga diprioritaskan antara lain perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, dan kesehatan Rp197,8 triliun. Semua ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, belanja tidak hanya ditujukan untuk program-program yang sudah ada, tetapi juga untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti renovasi sekolah dan pemberian makanan bergizi bagi anak. Sementara itu, untuk sektor perlindungan sosial, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat program yang adaptif dan berbasis pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan.
Belanja infrastruktur akan difokuskan pada transformasi ekonomi melalui pengembangan konektivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayaan untuk petani juga menjadi perhatian utama. Di sektor kesehatan, penurunan prevalensi stunting dan TBC, serta penguatan jaminan kesehatan nasional, akan terus didorong demi mencapai stabilitas ekonomi yang kuat.
